Evolusi Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Pendahuluan

Sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia, dimulai dengan diwajibkannya pemerintah Indonesia agar memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan dalam UU No. 17 Tahun 2003. Pertama kalinya pemerintah Indonesia memiliki Standar dengan ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2005, yang kemudian diubah dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual di Indonesia akan dimulai tahun 2015. PP No. 71 Tahun 2010 walaupun sudah berbasis akrual, namun belum sepenuhnya sesuai dengan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) yang menjadi acuan dalam bidang sektor publik. Padahal tuntutan lembaga-lembaga donor dari luar negeri, sangat besar peranannya dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia, agar pemerintah mengadopsi IPSAS.

Apa yang akan terjadi setelah tahun 2015?

Tuntutan negara pendonor untuk menekan Indonesia agar mengadopsi IPSAS nampaknya akan semakin tinggi. IPSAS, mau tidak  mau, suka atau tidak suka harus menjadi standar akuntansi pemerintah yang akan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia di masa depan. Menurut hemat saya sebetulnya tidak akan masalah dari awal jika Pemerintah Indonesia langsung mengadopsi IPSAS. Namun kenyataan yang terjadi pemerintah Indonesia memilih mengembangkan sendiri standarnya sesuai dengan pengalaman para penyelenggara akuntansi pemerintahan di Indonesia. Akibat dari pengembangan sendiri standar akuntansi pemerintah, maka di Indonesia terjadi perubahan yang tidak signifikan dari basis yang istilahnya dinamakan dengan cash toward accrual menjadi basis akrual.

IPSAS versi bahasa Indonesia

Sebelum ditetapkannya standar akuntansi pemerintah di Indonesia, sebetulnya telah terdapat upaya yang dilaksanakan untuk mengadopsi penuh International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) versi Indonesia.  IPSAS versi Indonesia dinamakan dengan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. SAKSP terdiri dari Pernyataan SAKSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Standar ini pernah dicetak hingga 3 kali penerbitan, namun kebijakan standar di Indonesia memilih untuk mengembangkan sendiri SAP.  Standar Akuntansi Pemerintah versi IPSAS diprediksi akan menjadi standar akuntansi pemerintah di masa depan. Jika saya boleh memprediksi, sekitar tahun 2018-2005 Pemerintah Indonesia akan memilih IPSAS sebagai Standar Akuntansi Pemerintah. Jika prediksi ini menjadi kenyataan, apakah upaya kita untuk menyiapkan diri menerapkan IPSAS di Indonesia?