Akuntansi Sektor Publik STARBPKP Angkatan 3 2015 Kamis 07.30 Ruang F107

Kuliah 1 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pemisahan antara eksekutif dan legislatif sebagai wakil dari rakyat dalam pemerintahan menimbulkan perlunya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan rakyat yang dikelolanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan neraca yang mengharuskan bahwa aset pemerintah harus ditunjukkan asalnya, apakah dari kewajiban ataukah milik pemerintah sendiri (ekuitas dana). Dengan demikian, maka hubungan fungsional bahwa aset harus selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas dana harus selalu dipertahankan. Hubungan fungsional antara aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam akuntansi disebut dengan persamaan akuntansi.

Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun (tempat mencatat transaksi) dalam suatu sistem akuntansi, akibat dimintanya pertanggungjawaban atas dasar konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Secara sederhana, persamaan akuntansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Dengan menggunakan notasi, maka persamaan tersebut dapat ditulis:

A = K + E

Menurut SAP berbasis akrual:

1.      Aset

2.      Kewajiban

3.      Ekuitas

4.      Pendapatan LRA

5.      Belanja

6.      Transfer

7.      Pembiayaan

8.      Silpa/Sikpa

9.      Pendapatan LO

10.  Beban

11.  Surplus/Defisit LO

Adanya 2 jenis komponen pelaporan keuangan di dalam akuntansi pemerintahan Indonesia, 1) Komponen Finansial 2) Komponen Anggaran sebagai berikut:

A = K + E + Pendapatan LO - Beban

Komponen finansial ini merupakan adopsi praktik akuntansi dari praktik pelaporan Keuangan sektor privat. Secara teori, praktik ini merupakan implementasi dari Teori NPM.

Dari persamaan diatas, A adalah Aset, K adalah Kewajiban, E adalah Ekuitas , Pendapatan LO adalah pendapatan yang diakui dengan basis akrual, Beban adalah pengeluaran pemerintah yang diakui dengan basis akrual. Persamaan di atas akan menghasilkan laporan berupa neraca, laporan LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penggunaan basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintahan bukan berarti menghilangkan basis kas. Basis kas dipemerintahan masih tetap digunakan, dalam praktik 1) pelaporan arus kas, dan 2)pelaporan anggaran. Dengan demikian, maka implementasi basis akrual dalam pemerintahan merupakan upaya melengkapai praktis basis kas yang telah diterapkan selama ini di pemerintahan. Oleh karena itu basis akrual bukan berarti pengganti basis kas.

Surplus / Defisit LO =Pendapatan LO - Beban

Surplus /Defisit LO menunjukkan selisih antara pendapatan pemerintah akrual dikurangi dengan beban pemerintah akrual. Ini mirip dengan konsep net income dalam penghitungan laba rugi perusahaan.

Surplus /Defisit LO akan berfungsi sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah. Jika Surplus /Defisit LO bertambah maka Ekuitas Pemerintah akan bertambah, demikian sebaliknya. Faktor utama yang mengubah ekuitas pemerintah adalah Surplus /Defisit LO. Namun, ada juga faktor lain yang akan berpengaruh terhadap Surplus /Defisit LO, misalnya penyesuaian karena transaksi periode lalu. Sehingga persamaan akuntansi untuk perubahan Ekuitas dapat ditulis

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal +Pendapatan LO - Beban

atau

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal +Surplus / Defisit LO

Dalam konsep laporan arus kas, maka penghitungan arus kas akan didasarkan pada perubahan kas selama periode. Artinya jika ada peningkatan kas, maka kas awal akan bertambah menjadi kas akhir, atau sebaliknya.

Saldo Kas Akhir = Saldo Kas Awal + Perubahan Kas

Jadi bukan: Kas Awal + Penerimaan Kas – Pengeluaran Kas = Kas Akhir

Perubahan kas ini, diidentifikasi disebabkan oleh 4 penyebab: 1) aktivitas operasi, 2) aktivitas investasi 3) Aktivitas pembiayaan dan 4) Aktivitas Transitoris.

Saldo Kas Akhir = Saldo Kas Awal + Perubahan dari Aktivitas Operasi + Perubahan dari Aktivitas Investasi + Perubahan dari Aktivitas Pembiayaan + Perubahan dari Aktivitas Transitoris

Anggaran merupakan pusat perhatian dalam akuntansi pemerintahan. Aktivitas pemerintahan sangat tergantung pada dokumen anggaran. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran kedudukannya sangat penting dalam akuntansi pemerintahan. Komponen anggaran dapat ditulis formulanya sebagai berikut:

Pendapatan LRA = Belanja + Transfer + Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan + Silpa/Sikpa

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih akan menghitung akumulasi silpa dari periode yang lalu dengan sekarang. LP SAL dapat ditulis sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Akhir = Saldo Anggaran Lebih Akhir + Silpa/Sikpa

Perhatian: Harus dibedakan antara istilah belanja dan beban. Belanja merupakan komponen LRA. Beban merupakan komponen LO.

ILUSTRASI TRANSAKSI

Untuk menggambarkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam pemerintahan daerah yang disederhanakan, maka untuk memudahkan akan diilustrasikan sebagai berikut:

Contoh 1

Kabupaten Makmur, pada tahun 2015 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Kas di Kas Daerah              Rp 5.000

Persediaan                                2.000

Aset Tetap                                 3.000

Dana Cadangan                         1.000

Hutang Jangka Pendek             1.500

Hutang Jangka Panjang            2.500

Buatlah persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Makmur!

Dari soal contoh 1, kita dapat menyusun persamaan akuntansi sesuai dengan data hasil inventarisasi neraca awal Kabupaten Makmur sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Kas di Kas Daerah	Persedia-an	Aset Tetap	Dana Cadang-an	Hutang Jangka Pendek	Hutang Jangka Panjang	Ekuitas
DEBET (Rp)
D5.000	2.000	3.000	1.000	1.500	2.500	7.000

Neraca awal singkat atas transaksi pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Makmur

Neraca Awal

Per 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)  

Aset		Kewajiban
Aset Lancar		Hutang Jangka Pendek	Rp      1.500
Kas di Kas Daerah	Rp      5.000	Hutang Jangka Panjang	2.500
Persediaan	2.000	Total Kewajiban	4.000
Total Aset Lancar	7.000	Ekuitas
Aset Tetap dan Lainnya		Ekuitas	7.000
Aset Tetap	3.000
Dana Cadangan	1.000
Total Aset Tetap dan Lainnya	4.000	Total Ekuitas	7.000
Jumlah Aset	Rp  11.000	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp  11.000

Untuk mencatat transaksi dalam akuntansi pemerintahan, setiap transaksi akan mempertimbangkan 2 hal yaitu 1) transaksi finansial dan 2) transaksi budgetary/anggaran. Transaksi finansial ini dalam SAP dikenal dengan transaksi LO. Oleh karena itu, maka dalam persamaan akuntansi, seorang akuntan pemerintah harus mempertimbangkan apakah suatu transaksi ini hanya berpengaruh secara finansial ataukah berpengaruh kepada dua aspek sekaligus finansial maupun anggaran. Kemampuan ini harus diidentifikasi dengan cara apakah suatu transaksi akan memiliki pengaruh kepada kas atau akrual. Jika kas, maka transaksi ini akan dicatat di dalam 2 aspek pencatatan yaitu LO dan LRA. Jika hanya akrual saja yang terpengaruh maka pencatatan cukup di LO saja.

Contoh 2

Selama Tahun 2016, APBD Kabupaten Makmur ditetapkan dan direalisasikan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Pos APBD	APBD	Realisasi APBD
Pendapatan	Rp    31.000	Rp   30.000
Belanja Operasi	16.000	15.000
Belanja Modal /Aset Tetap	10.000	10.000
Surplus/(Defisit)	5.000	5.000
Penerimaan Pembiayaan_ dari Hutang Jangka Panjang	8.000	7.000
Pengeluaran Pembiayaan_ Pembentukan Dana Cadangan	(7.000)	(5.000)
Sisa Lebih/(Kurang Pembiayaan)	1.000	2.000
SiLPA /(SiKPA)	6.000	7.000

Secara deskriptif, transaksi akuntansi keuangan yang terjadi pada Kabupaten Makmur dalam tahun 2006 dapat diikhtisarkan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

A.        Inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 11.000

B.        Realisasi pendapatan asli Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 30.000

C.        Realisasi belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 15.000

D.       Realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 10.000

E.        Korolari: pengakuan aset atas realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 10.000

F.        Realisasi penerimaan pembiayaan dari hutang jangka panjang Rp 7.000. Dicatat pengakuan hutang jangka panjang Rp 7.000 dan penerimaan kas Rp 7.000.

G.        Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan pemerintah daerah untuk pembuatan bandara di Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 5.000. Pengakuan atas penambahan dana cadangan Rp 5.000 dan pengeluaran kas.

Bagaimanakah pengaruh dari realisasi APBD Kabupaten Makmur terhadap persamaan akuntansi pemerintah Kabupaten Makmur?

Penjelasan Transaksi A

Transaksi A adalah berupa pencatatan neraca awal, yang berasal dari inventarisasi aset dan kewajiban. Dalam transaksi ini dicatat aset yang bisa diidentifikasi serta kewajiban yang dimiliki oleh Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2015. Selisih antara total aset dan kewajiban, masing-masing akan diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam ekuitas. Transaksi A merupakan saldo awal neraca untuk pencatatan selanjutnya. Transaksi ini hanya berkaitan dengan aspek finansial (LO) saja. Dalam realisasi anggaran, transaksi ini tidak dicatat.

Penjelasan Transaksi B

Transaksi B adalah realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Makmur sesuai dengan APBD. Dalam hal pendapatan SAP akan mengakui target penerimaan sebagai Piutang Pajak, terutama setelah diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah. Untuk tahun 2016 jumlah Surat Keputusan Pajak Daerah adalah sama dengan anggarannya Rp31.000. Transaksi ini akan dicatat secara akrual sebagai pengakuan adanya penambahan Piutang dan penambahan Pendapatan Pajak –LO sebesar Rp31.000.

Untuk mencatat realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Makmur adalah Rp 30.000. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran tersebut akan menambah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur berupa kas sebesar Rp 30.000 di sebelah Debet, sementara di sebelah kredit akan mengurangi jumlah Piutang Pajak sebesar Rp 30.000. Transaksi realisasi pendapatan pemerintah ini hanya akan menambah kas dan tidak mengubah komposisi aset lainnya.

Dalam hal realisasi anggaran, di dalam pencatatan LRA akan dicatat realisasi Pendapatan Pajak LRA dikredit sebesar Rp30.000 dan Perubahan SAL akan didebit sebesar  Rp30.000.

Transaksi ini berpengaruh kepada aspek finansial, yaitu pengakuran piutang dan pembayaran piutang pajak. Berpengaruh juga kepada aspek anggaran yaitu realisasi pendapatan dan perubahan SAL.

Penjelasan Transaksi C

Transaksi B adalah realisasi belanja operasi pemerintah Kabupaten Makmur sesuai dengan APBD. Untuk tahun 2016, realisasi belanja operasi pemerintah Kabupaten Makmur adalah Rp 15.000. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran tersebut, secara finansial  akan mengurangi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur berupa kas sebesar Rp 15.000 di sebelah Kredit , sementara di sebelah Debet akan menambah jumlah Beban operasi sebesar Rp 15.000. Transaksi realisasi belanja operasi pemerintah ini hanya akan mengurangi kas, tidak mengubah komposisi aset lainnya.

Dari aspek anggaran, transaksi realisasi belanja operasi pemerintah akan menambah Belanja Operasi sebesar Rp15.000 dan Mengurangi perubahan SAL sebesar Rp15.000 .

Lanjutkan analisis Persamaan Akuntansi Pemerintahan. Pisahkan Persamaan Finansial dan Persamaan Anggaran. Dan buatlah:

1. Hasil Persamaan akuntansi untuk Kabupaten Makmur, Baik Finansial maupun anggaran.

2. Susunlah Laporan Keuangan Lengkap Kabupaten Makmur untuk Finansial (Neraca, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas) dan Anggaran (LRA dan LP SAL).

Selamat bekerja.